Program MBG di Banyuasin Dinilai Minim Pengawasan
Banyuasin — Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo, adalah Program Pemerintah yang mulia, ini lahir dengan niat baik, memberi anak Sekolah Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar mereka sehat dan cerdas, ratusan triliun rupiah di kucurkan Pemerintah untuk program makan anak sekolah gratis ini di seluruh pelosok Tanah Air, Namun di balik nian baik, praktik di lapangan terlihat wajah Penyedia, diketahui ada oknum angota DPRD Banyuasin
Ada beberapa Oknum anggota Dewan yang diduga menjadi Penyedia, program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyuasin mereka mengambil program ini bervariasi, ada yang mendapat ribuan porsi, dan masih ada yang belum menjalankan, seperti di daerah perairan. Hal ini sampaikan Umirtono SH. JPKP (Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah) Kabupaten Banyuasin pada Selasa, (30/9/2025)
Ia juga mengatakan mereka hanya berlomba menjadi penyedia, bukan karena panggilan Sosial, tetapi karena keuntungan besar yang ditawarkan dari proyek makanan massal ini. Anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran terhadap kebijakan pemerintah, termasuk program MBG. bukan menjadi pelaksana, Penyedia. minimnya pengawasan dan aturan, program ini dijalankan hanya dengan petunjuk teknis internal, tanpa dasar hukum yang kuat, ini jelas melanggar Undang-Undang MD3 Anggota Dewan tidak boleh melakukan rangkap jabatan
“Pengelola Program Makan bergizi gratis seharusnya berasal dari kalangan pelaku usaha kuliner. Badan Gizi Nasional (BGN) adalah Pengelola utama program Makan Bergizi Gratis(MBG) dan bertugas untuk pengawasan dari hulu hingga hilir termasuk menyiapkan menu bergizi seimbang, dan memastikan investasi SDM unggul melalui program tersebut. mereka la yang berhak untuk menguji kelayakan, tempat masak, pembuangan limbah yang steril, agar terjaga dan menjamin kesehatan makanan tersebut, Mbg juga harus menciptakan lapangan pekerjaan baru, bukan hanya untuk keuntungan anggota Dewan “tutupnya
MCN NETWORK
